nusakini.com--Sinergitas antar seluruh kompenen bangsa dalam rangka pembangunan nasional sektor ketenagakerjaan sangatlah diperlukan. Bidang pengawasan ketenagakerjaan misalnya. Bidang ini sangat memerlukan sinergitas dengan berbagai unit, baik antar Kementerian/Lembaga (K/L), maupun antara pemerintah pusat dan daerah. 

"Sebagai pemerintah, ternyata kita memang tidak bisa melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri. Pemerintah adalah satu kesatuan. Kabupaten provinsi pusat. Di pusat sendiri terdiri beberapa K/L," kata Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) Kementerian Ketenagakerjaan RI Maruli A. Hasoloan 'Rakernis Nasional Tahun 2017' di Bandung, Selasa, (14/3). 

Ia menjelaskan, salah satu K/L di tingkat pusat yang terus berkoordinasi dengan Kemnaker adalah Ditjen Imigrasi. Beberapa persoalan yang dikoordinasikan dengan Ditjen Imigrasi diantaranya persoalan penggunaan jasa Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri secara unprosedural. 

• Tahun 2017 Permohonan Paspor Meningkat, Ditjen Imigrasi Investigasi Pemohon Fiktif
• SKM Harus Dilakukan Setahun Sekali

Untuk mengoptimalkan penegakan norma hukum ketenagakerjaan, lanjut Dirjen Maruli, tentu koordinasi dengan pihak selain Ditjen Imigrasi juga harus lebih ditingkatkan. Keterlibatan berbagai pihak memang diperlukan, mengingat persoalan Ketenagakerjaan dewasa ini terus berkembang. 

"Baik norma Ketenagakerjaan maupun K3 kita laksanakan. Kita berkoordinasi dengan dengan berbagai unit," lanjutnya. 

Dalam acara yang bertemakan 'Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat dan Daerah Tahun 2017' tersebut, Dirjen Maruli menjelaskan bahwa tugas utama pengawasan ketenagakerjaan pada dasarnya ada di tangan pengawas ketenagakerjaan. Namun, tugas tersebut tentunya tidak dapat dilakukan sendiri tanpa adanya koordinasi dan sinergitas dengan pihak-pihak terkait. 

Oleh karenanya, ia mengingatkan kepada pengawas ketenagakerjaan untuk lebih pro aktif bekerja sama dan bersinergis dengan berbagai pihak, seperti Ditjen Imigrasi tersebut. Dengan adanya kerja sama dengan berbagai elemen, tugas pengawasan ketenagakerjaan akan terlaksana lebih optimal. 

"Bagaimana supporter kita sebagai pengawas? Sympathic, empathic, bagaimana kita menanggulanginya, bagaimana kita berkoordinasi. Jangan biarkan ibu-ibu, bapak-bapak dan temen-temen imigrasi jalan sendiri. Bagaimana kita pro aktif," ujarnya. (p/ab)